Dalam Penundaan

1.  Mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No.888/315-PEG/BKD,DIKLAT/2018,   

     tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negri Sipil Karena

     Jabatan  atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan ;

2.  Mewajibkan Tergugat mengembalikan kedudukan dan hak-hak Tergugat seperti semula selama pemeriksaan

     sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Penngadilan yang berkekuatan hukum 

     tetap ;alam Pokok Perkara :

1.  Mengabulkan gugatn Penggugat untuk seluruhnya ;

2.  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 888/315-PEG/BKD,DIKLAT/2018

     tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena

     melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

3.  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 888/315-PEG/BKD,

     DIKLAT/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

     Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya

     dengan jabatan ;

4.  Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula ;

5.  Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan membayarkan hak-hak Penggugat berupa

     gaji dan tunjangan terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan kedudukan dan hak-hak Penggugat

     di kembalikan pada keadaan semula ;

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil sebesar Rp.250.000.000,. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

7.  Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;